SIARAN PERS
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
NOMOR: SP.216/SJ.5/VII/2026
SABU RAIJUA, (30/7) – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Institut Teknologi Bandung (ITP) melakukan monitoring dan konservasi penyu berbasis semi-digital di Desa Eilogo, Kecamatan Sabu Liae, Kabupaten Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur, dalam program Pengabdian Masyarakat (PPM) Bottom Up ITB Tahun 2026 .
Program tersebut dipimpin Prof. Dr. Mutiara Rachmat Putri dari Kelompok Keahlian Oseanografi Lingkungan dan Terapan, Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian (FITB) ITB. KKP sendiri diantaranya terlibat dalam sosialisasi ke masyarakat untuk literasi laut dan konservasi penyu.
Kepala Pusat Kebijakan Strategis KKP, Syamdidi mengatakan, kegiatan kolaborasi antara KKP dan ITB untuk meningkatkan peran masyarakat pesisir dalam melindungi penyu dan habitatnya “Pendekatan yang sederhana, partisipatif, dan sesuai dengan kondisi setempat penting agar sistem monitoring dapat digunakan secara berkelanjutan oleh masyarakat,” ujar Syamdidi dalam siaran resmi di Jakarta, Kamis (30/7).
Syamdidi menjelaskan bahwa wilayah tertinggal dan terluar seperti Desa Eilogo masih menghadapi keterbatasan akses telekomunikasi, infrastruktur, serta tingkat literasi digital yang beragam. Untuk menjawab kondisi tersebut, program ini menggunakan aplikasi digital KoboCollect yang sederhana, mudah dioperasikan, dan tetap dapat digunakan untuk menginput data meskipun tidak tersedia jaringan internet.
Aplikasi tersebut diadaptasi dari instrumen pendataan yang digunakan oleh Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN), dengan penambahan parameter suhu dan pH tanah untuk memperkaya ketersediaan data hasil observasi. Masyarakat dapat mengisi formulir dan mendokumentasikan kondisi lapangan secara langsung melalui telepon genggam. Data yang direkam secara luring selanjutnya dapat disinkronkan saat perangkat kembali terhubung dengan jaringan internet.
Penggunaan aplikasi ini memungkinkan pelaporan dilakukan secara lebih praktis, terstruktur, dan fleksibel tanpa sepenuhnya bergantung pada ketersediaan jaringan. Pendekatan tersebut juga mengoptimalkan perangkat yang telah dimiliki masyarakat serta dapat diterapkan secara bertahap sesuai dengan kapasitas dan kebutuhan komunitas setempat.
Tahapan program pada tahun 2026 meliputi persiapan, sosialisasi, pelatihan, pendampingan, serta monitoring berkelanjutan. Target adalah Pokmaswas Pantai Hidup Rukun yang beranggotakan 13 orang untuk melakukan observasi dan pelestarian area pendaratan penyu. Kegiatan sosialisasi juga melibatkan Pokmaswas Desa Deme, Pokmaswas Desa Waduwalla, Pokmaswas Desa Dainao, dan Pokmaswas Desa Bodae. Melalui kegiatan tersebut, pemahaman mengenai pentingnya konservasi penyu diharapkan meningkat pada sedikitnya 40 peserta serta memberikan manfaat tidak langsung kepada sekitar 200 anggota keluarga.
Selain memperkuat kapasitas kelompok konservasi lokal, program juga menyasar generasi muda melalui kegiatan literasi laut bagi siswa-siswi SMA, dengan potensi dampak kepada lebih dari 100 orang. Kegiatan ini diharapkan menumbuhkan kecintaan masyarakat pesisir terhadap laut, memperkuat kepedulian terhadap kesehatan ekosistem, dan mendorong kesejahteraan masyarakat secara mandiri.
Program ini selaras dengan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya SDG 14: Ekosistem Lautan, melalui perlindungan penyu dan habitat pesisir. Kemudian SDG 4 tentang Pendidikan Berkualitas, melalui peningkatan literasi laut dan pendidikan lingkungan, serta SDG 17, yakni Kemitraan untuk Mencapai Tujuan, melalui kolaborasi pemerintah, perguruan tinggi, lembaga penelitian, organisasi konservasi, dan masyarakat.
Pelaksanaan program juga melibatkan Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN), Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) Pantai Hidup Rukun Desa Eilogo, mahasiswa program sarjana, magister, dan doktor pada Program Studi Oseanografi dan Sains Kebumian ITB, periset PRIMA-BRIN, serta dosen Program Studi Manajemen Sumber Daya Perairan, Fakultas Peternakan, Kelautan dan Perikanan, Universitas Nusa Cendana.
Sumber:
BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT DAN KERJA SAMA LUAR NEGERI
0 Komentar