Di antara hamparan laut biru, Kepulauan Seribu tidak hanya dikenal keindahan ekowisata yang memanjakan mata, tetapi juga menghasilkan “emas hijau” atau rumput laut yang perlahan menjadi harapan baru bagi ekonomi pesisir bagi masyarakat sekitar.
Rumput laut tidak lagi dipandang sekedar hasil laut biasa. Melalui hilirisasi, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mendorong produksi rumput laut menjadi komoditas yang bernilai tambah guna mendukung kesejahteraan masyarakat pesisir sekaligus memperkuat ekonomi biru.
Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki wilayah perairan mencapai 6,4 juta kilometer persegi. Potensi ini menjadikan Indonesia sebagai salah satu produsen rumput laut terbesar di dunia. Pada tahun 2023, produksi rumput laut nasional mencapai sekitar 9,83 juta ton atau hampir seperempat dari produksi global.
Tingginya angka tersebut menempatkan Indonesia menjadi produsen rumput laut kedua setelah Cina. Hal ini menjadikan Indonesia menjadi salah satu eksportir utama dengan pasar yang menjangkau berbagai negara untuk memenuhi kebutuhan pada sektor pangan, kosmetik, maupun farmasi.
Di Pulau Pari, Kepulauan Seribu, rumput laut telah lama menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Salah satunya adalah Furqan, pembudidaya rumput laut yang telah menekuni usaha ini sejak tahun 1990-an.
Sejak dulu, Furqan melihat budi daya rumput laut sebagai sumber penghidupan masyarakat yang potensial. Namun, kondisi saat ini cukup berbeda. Ia harus lebih cermat memilih lokasi budi daya dan lebih disiplin dalam melakukan perawatannya akibat perubahan kondisi lingkungan.
“Kalau sekarang itu, kita harus cari situasi air yang bagus. Karena sekarang ini sudah banyak wisata, jadi banyak tercemar juga. Jadi, terus kita sabar saja, sering kontrol juga kondisi rumput laut, ” jelasnya.
Budi daya rumput laut dimulai dari pemilihan bibit unggul yang kemudian ditanam di laut menggunakan metode tertentu, seperti Long Line atau Patok Dasar. Dalam kurun waktu 45 hari, rumput laut sudah bisa dipanen.
Setelah dipanen, rumput laut dijemur selama satu hingga dua minggu sebelum dipasarkan atau diolah lebih lanjut. Jenis rumput laut putih umumnya digunakan untuk pangan, sementara jenis coklat dimanfaatkan untuk industri nonpangan seperti kosmetik dan farmasi.
Di Pulau Pari, ibu-ibu anggota kelompok UMKM juga turut mengelola rumput laut menjadi produk olahan, salah satunya dodol. Menariknya, produk ini tidak menggunakan pengawet buatan karena kandungan gula dalam proses pengolahan berperan sebagai pengawet alami.
Bagi para pelaku UMKM, produksi dodol rumput laut ini bukan hanya sebagai penambah penghasilan, tetapi juga ruang bagi para wanita untuk tetap produktif.
“Ya alhamdulillah. Selama ada kegiatan dari UMKM ini, banyak juga ibu-ibu yang tadinya menganggur kini ada kegiatan,” ucapnya.
Meski demikian, hilirisasi rumput laut tidak lepas dari berbagai tantangan, mulai dari ketersediaan bibit unggul hingga peningkatan kualitas produk agar mampu bersaing di pasar global.
Untuk menjawab tantangan tersebut, pemerintah menghadirkan berbagai program penguatan kapasitas masyarakat. Salah satunya melalui program Smart Fisheries Village (SFV) yang mengintegrasikan pelatihan, teknologi, dan pendampingan usaha di tingkat desa.
Di Pulau Kongsi, program ini dikembangkan sebagai laboratorium alam, tempat para pembudidaya, penyuluh, hingga peserta pelatihan belajar langsung mengenai praktik budi daya yang baik. Melalui pendekatan ini, masyarakat memperoleh pengetahuan sekaligus pendampingan dalam meningkatkan kualitas produksi, pengolahan, hingga pemasaran produk.
Dengan dukungan tersebut, diharapkan rumput laut Indonesia tidak lagi hanya menjadi bahan mentah, tetapi mampu berkembang menjadi produk bernilai tinggi yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat pesisir.
Dari Kepulauan Seribu, rumput laut bukan sekedar komoditas, tetapi juga bukti ketekunan serta harapan yang terus tumbuh bersama ombak. Di tangan masyarakat pesisir, emas hijau ini menjadi lebih dari hasil laut, ia adalah masa depan bagi ekonomi biru Indonesia.
Penulis: Azrin Sabrina Aulia
Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri
Sumber: web KKP.
0 Komentar